Satu Hakim Berikan Dissenting Opinion Dalam Putusan Supriyono, Ini Alasannya  

JAMBERITA.COM - Ada yang berbeda dalam   Putusan Supriyono, anggota DPRD Provinsi yangdibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi siang ini Senin (2/6/2018).

Ini karena  dalam pertimbangan hukum terjadi perbedaan pendapat. Dimana salah satu hakim memberikan dissenting opinion.

Ini  terkait pencabutan hak politik terdakwa untuk dipilih lima tahun setelah terdakkwa menjalani pidana pokok.

Menurut Hakim anggota III, Adli, dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) hanya mencantumkan dakwaan subsidairitas, yakni  Pasal 12a dan 12 b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupai  jo Pasal 55  KUHP.

Sementara pencabutan hak terdakwa untuk dipilih, diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal Pasal 18 ayat (1).  Oleh karena itu hakim anggota III menolak tuntutan tersebut, karena pencabutan tersebut tidak ada dalam surat dakwaan.

Maka menurut hakim anggota III tuntutan pencabutan hak dipilih teraebut haruslah ditolak. "Maka dinyatakan tidak dapat diterima," tegas Adli, hakim adhock ini.

Karena menurutnya,  hak untuk dipilih merupakan hak dasar atau  individu. Sehingga tuntutan pencabutan hak untuk dipilih itu tidak bisa hanya dicantolkan dalam surat tuntutan, tapi harua juga dalam surat dakwaan.

"Menegakkan hukum harus dengan hukum," pungkasnya.(sm)

Artikel Rekomendasi